KUPAS TUNTAS NEW || JAKARTA
Tindakan Kepolisian dan Bank Mandiri yang menahan akses dana masyarakat sebesar Rp80 juta milik Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menunjukkan kemunduran demokrasi yang serius di tingkat daerah. Permintaan maaf dari Bank Mandiri serta dalih "penundaan transaksi untuk penyelidikan" dari kepolisian dinilai sekadar permainan narasi untuk menutupi dugaan intimidasi finansial terhadap gerakan warga. Kamis, 27/8/2026.
Aksi penahanan dana swadaya warga yang dikoordinasikan oleh Supriyono (Botok) ini memantik ancaman baru bagi kebebasan bersuara. Penggunaan instrumen perbankan untuk melumpuhkan logistik aksi publik mencerminkan kesewenang-wenangan aparat dalam menekan penyampaian aspirasi masyarakat.
- Penyalahgunaan Wewenang Hukum: Kepolisian berdalih hanya mengajukan "penundaan transaksi", bukan pemblokiran permanen. Namun, dampaknya sama saja: melumpuhkan hak finansial warga secara sepihak tanpa putusan peradilan yang sah.
- Kompromi Independensi Perbankan: Bank Mandiri terkesan lebih patuh pada "permintaan" aparat ketimbang melindungi hak dan kerahasiaan nasabah. Tunduknya lembaga perbankan pada tekanan non-hukum menjadi preseden buruk bagi kepastian hukum sektor finansial.
- Kriminalisasi Gerakan Sosial: Menargetkan dana publik yang dihimpun secara transparan untuk aksi massa adalah bentuk represivitas gaya baru (financial repressions) guna mematikan daya kritis masyarakat Pati.
Pemerintah Daerah dan Kepolisian tidak boleh menjadikan prosedur hukum sebagai alat untuk membungkam kritik. Publik menuntut transparansi penuh atas dokumen resmi permintaan penundaan transaksi tersebut, serta jaminan agar instrumen perbankan tidak lagi disalahgunakan sebagai alat pembungkaman gerakan sipil.
Team Red