Potret Buram Pendidikan Seluma: Siswa SD Trauma dan Mogok Sekolah, Disdik Dinilai 'Tidur Lelap'?

Potret Buram Pendidikan Seluma: Siswa SD Trauma dan Mogok Sekolah, Disdik Dinilai 'Tidur Lelap'?

Redaksi       Comment   

 

KUPAS TUNTAS NEW || SELUMA

Slogan "Pendidikan untuk Semua" tampaknya hanya menjadi pemanis bibir di Kabupaten Seluma. Fakta pahit terungkap di wilayah Semidang Alas, di mana seorang siswa kelas 3 Sekolah Dasar berinisial AN, harus terenggut hak belajarnya selama dua bulan akibat trauma mendalam yang dialami di lingkungan sekolah.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Seluma, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ketidakmampuan pihak sekolah dan pemerintah dalam menjembatani kebutuhan siswa dengan daya tangkap khusus (lamban belajar) diduga kuat menjadi akar penyebab hilangnya masa depan pendidikan AN.

Ibu kandung AN, berinisial AMA, membeberkan kondisi pilu anaknya kepada awak media, Kamis (10/04/2026). AN yang sebelumnya ceria kini berubah drastis menjadi pendiam dan menunjukkan ketakutan luar biasa terhadap lingkungan sekolah.

“Anak saya trauma. Sudah dua bulan dia tidak mau masuk sekolah sama sekali. Dia menangis dan menolak, bahkan jika ditawarkan pindah sekolah sekalipun,” ungkap AMA dengan nada getir.

Ironisnya, saat dikonfirmasi langsung, AN hanya mampu menggelengkan kepala dengan sorot mata penuh kecemasan—sebuah sinyal kuat adanya tekanan psikologis yang gagal dideteksi oleh sistem pengawasan sekolah.

Di sisi lain, pihak sekolah justru mengeluarkan narasi yang berseberangan. Kepala Sekolah membantah adanya kekerasan dan justru "menyerang balik" dengan menyebut AN sebagai siswa agresif yang sering memukul teman-temannya. Terkait penggunaan ruang khusus yang sempat diisukan sebagai "ruang isolasi", pihak sekolah mengklaim itu adalah ruang pembinaan bagi siswa dengan daya tangkap rendah.

Namun, klaim ini justru memicu pertanyaan besar: Jika pembinaan tersebut berhasil, mengapa AN justru mengalami trauma hebat hingga mogok belajar? Apakah metode "pembinaan khusus" tersebut sudah sesuai dengan standar psikologi anak, atau justru menjadi bentuk diskriminasi terselubung bagi siswa yang dianggap 'berbeda'?

Krisis pendidikan yang menimpa AN adalah bukti nyata lemahnya fungsi kontrol dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma. Sejauh mana peran pengawas sekolah? Mengapa kasus siswa mogok belajar hingga dua bulan dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya intervensi dari pemerintah daerah?

Masyarakat kini menagih janji Bupati dan jajaran terkait untuk turun tangan. Kasus ini bukan sekadar urusan "pukul-memukul" antar siswa, melainkan soal gagalnya negara dalam menyediakan ruang sekolah yang aman dan inklusif bagi setiap anak, terlepas dari kemampuan akademiknya.

Jika Pemkab Seluma terus berdiam diri, maka predikat "Kabupaten Layak Anak" hanyalah sekadar klaim di atas kertas, sementara di lapangan, trauma anak-anak menjadi tumbal dari sistem pendidikan yang kaku dan minim empati.

Team Redaksi

Kantor Imigrasi Cilacap Borong Penghargaan Pengelolaan Anggaran, Raih Skor Sempurna 100

Kantor Imigrasi Cilacap Borong Penghargaan Pengelolaan Anggaran, Raih Skor Sempurna 100

Redaksi       Comment   

 

KUPAS TUNTAS NEW || CILACAP 

Mengawali kuartal kedua tahun 2026, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap kembali mengukuhkan posisinya sebagai instansi dengan tata kelola keuangan terbaik. Dalam ajang Forum Konsultasi Publik dan Stakeholder Day 2026 yang berlangsung Senin (13/04), Imigrasi Cilacap sukses membawa pulang dua penghargaan bergengsi sekaligus atas kinerja pelaksanaan anggaran periode Semester II Tahun 2025. Cilacap 14 April 2026.

Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen lembaga dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran negara.

Imigrasi Cilacap berhasil mengungguli berbagai satuan kerja lainnya dengan meraih dua predikat utama:

 1. Peringkat 1 Satuan Kerja Terbaik: Kategori Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Satker Pagu Besar. Penghargaan ini menegaskan ketepatan waktu serta akurasi tinggi dalam pelaporan keuangan yang dikelola oleh tim keuangan internal.

 2. Peringkat 2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA): Semester II Tahun Anggaran 2025 untuk Satuan Kerja Pagu Besar. Luar biasanya, capaian ini diraih dengan skor sempurna 100.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Bapak Joko Pramono, kepada perwakilan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap.

"Capaian ini adalah buah dari kerja keras dan sinergi seluruh jajaran dalam menjaga integritas serta profesionalisme pengelolaan keuangan. Skor sempurna pada IKPA bukan sekadar angka, melainkan cerminan efisiensi kami dalam setiap rupiah anggaran yang diamanahkan," ujar Kepala Kantor Imigrasi Cilacap

Keberhasilan dalam aspek administratif ini diharapkan menjadi katalisator bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Imigrasi Cilacap berkomitmen bahwa tata kelola keuangan yang sehat akan berbanding lurus dengan peningkatan fasilitas dan kemudahan layanan keimigrasian bagi publik di wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Fitriani 

Ali Sopyan Kecam Keras Wacana Konsumsi Ulat dan Belalang bagi Siswa: "Jangan Hina Anak Bangsa!

Ali Sopyan Kecam Keras Wacana Konsumsi Ulat dan Belalang bagi Siswa: "Jangan Hina Anak Bangsa!

Redaksi       Comment   

KUPAS TUNTAS NEW || JAKARTA 

Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hidayat, yang menyarankan ulat dan belalang sebagai alternatif menu dalam program makan bergizi gratis, memicu reaksi keras. Pimpinan Umum Media Rajawali News Grup, Ali Sopyan, angkat bicara dengan nada tinggi dan mengecam keras pernyataan tersebut yang dinilai merendahkan martabat anak-anak didik di Indonesia.

Dengan suara lantang, Ali Sopyan menegaskan bahwa wacana memberikan konsumsi serangga kepada pelajar adalah bentuk penghinaan terhadap generasi penerus bangsa. Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus pada penyediaan pangan yang layak dan berkualitas, bukan justru mencari alternatif yang tidak lazim bagi standar gizi anak sekolah.

"Pak Dadan Hidayat yang terhormat, jangan terlalu menghina anak-anak didik bangsa Indonesia. Kami masih mampu memberikan anak-anak kami makanan yang bergizi dan layak. Kalau memang Anda merasa ulat dan belalang itu solusi hebat, berikan saja dulu kepada keluarga dan anak cucu Anda sendiri agar bisa meringankan beban penghasilan Anda," cetus Ali Sopyan dengan nada pedas.

Ali Sopyan juga mempertanyakan kompetensi kepemimpinan di tubuh BGN. Ia menilai, jika seorang pimpinan lembaga negara setingkat BGN sudah tidak mampu memformulasikan program pangan yang bermartabat, maka sebaiknya yang bersangkutan meletakkan jabatannya.

"Kalau Anda tidak mampu menjalankan amanah sebagai Ketua BGN untuk menyediakan gizi yang layak, lebih baik mundur! Jangan mengarahkan dan memaksa anak didik kami mengonsumsi ulat dan belalang dengan dalih gizi," tegasnya.

Sebagai putra dari seorang prajurit TNI AD (Yonkav V Karang Endah, Sumsel), Ali Sopyan menekankan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan harga diri sangat dijunjung tinggi dalam pendidikan keluarganya. Ia menyebut bahwa di lingkungan prajurit sekalipun, kebutuhan pangan selalu diupayakan yang terbaik, bukan hasil mencari-cari alternatif yang merendahkan.

"Saya anak prajurit TNI AD. Orang tua saya tidak pernah memberi kami makan ulat atau belalang. Kami dididik untuk hidup layak dan terhormat. Jadi, sekali lagi saya tegaskan, jangan rendahkan harga diri anak-anak Indonesia dengan kebijakan yang tidak masuk akal ini," tandas Ali Sopyan mengakhiri pernyataannya.

Redaksi

Lebih dari Sekadar Nasi Boks: MBG Adalah Investasi Kognitif untuk Menyelamatkan Satu Generasi Indonesia

Lebih dari Sekadar Nasi Boks: MBG Adalah Investasi Kognitif untuk Menyelamatkan Satu Generasi Indonesia

Redaksi       Comment   

 

KUPAS TUNTAS NEW || JAKARTA 

Perdebatan publik mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini dinilai terlalu menyempit pada persoalan teknis distribusi dan menu makanan. Padahal, esensi utama dari kebijakan ini adalah upaya krusial dalam menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia satu generasi ke depan. Senin, 13 April 2026.

Inisiator Gema Patriotik, Sahala Jonedi, menekankan bahwa di tengah fakta hampir satu dari lima anak Indonesia tumbuh tidak optimal, MBG harus dipandang sebagai investasi ekonomi jangka panjang, bukan sekadar program sosial bagi-bagi makanan.

"Program MBG bukan soal nasi boks. Yang sedang kita tentukan adalah kualitas satu generasi. Kita harus mampu membedakan antara tantangan implementasi yang bisa diperbaiki dengan visi besar yang harus diperjuangkan," ujar Sahala dalam keterangan tertulisnya hari ini.

Data menunjukkan bahwa MBG bukanlah eksperimen baru. Negara-negara maju seperti Finlandia (sejak 1948), Jepang, dan Swedia telah membuktikan dampaknya. Studi longitudinal di Swedia selama empat dekade terhadap 1,5 juta anak menunjukkan bahwa penerima nutrisi sekolah memiliki pendapatan seumur hidup 3% hingga 6% lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak.

Di Indonesia, urgensi ini semakin nyata. Meski prevalensi stunting nasional turun ke angka 19,8% menurut SSGI 2024, angka tersebut masih menunjukkan bahwa satu dari lima balita mengalami hambatan pertumbuhan otak yang bersifat permanen.

Tokoh Nasional Merah Putih, Bobi Irawan, turut menyoroti bahwa dampak kekurangan gizi tidak berhenti saat anak masuk sekolah. "Guru terbaik pun tidak akan banyak membantu jika muridnya datang ke kelas dalam keadaan lapar. MBG berperan penting bukan hanya mencegah stunting baru, tapi memitigasi kerusakan kognitif yang sudah berjalan agar anak-anak tidak semakin tertinggal," tegas Bobi.

Mekanisme biologis mendukung argumen ini. Otak yang sedang berkembang membutuhkan asupan protein dan zat besi yang konsisten. Kekurangan nutrisi tersebut secara langsung menurunkan konsentrasi dan kecepatan pemrosesan informasi anak dalam belajar.

Sahala Jonedi tidak menampik adanya kendala di lapangan, mulai dari kualitas makanan hingga pengawasan anggaran sebesar Rp71 triliun. Namun, menurutnya, masalah implementasi adalah tantangan tata kelola yang lazim dialami negara lain pada tahap awal, seperti yang pernah dilalui Inggris dan China.

Lebih jauh, MBG memiliki potensi strategis sebagai motor ekonomi kerakyatan melalui:

 1. Penyerapan Pangan Lokal: Mewajibkan mitra menggunakan bahan baku dari petani setempat sesuai Perpres Nomor 81 Tahun 2024.

 2. Multiplier Effect: World Food Programme (WFP) memperkirakan setiap $1 yang diinvestasikan pada makan sekolah dapat menghasilkan manfaat ekonomi senilai $7 hingga $35 di masa depan.

"Indonesia memiliki prasyarat lengkap: kebutuhan gizi yang mendesak dan basis produksi pangan di 75.000 desa. Yang kita butuhkan sekarang bukan penghentian program, melainkan ketegasan dan konsistensi pengawasan," tambah Sahala.

Sebagai bangsa dengan ambisi keluar dari jebakan pendapatan menengah (*middle-income trap*), investasi pada manusia adalah harga mati. MBG mungkin belum sempurna, namun keseriusan dalam memperbaiki sistem pengadaannya akan menjadi penentu keberhasilan Indonesia di masa depan.

"Karena pada akhirnya, yang sedang kita bangun bukan sekadar program makan. Yang sedang kita tentukan adalah martabat dan kualitas hidup anak cucu kita nanti," tutup Bobi Irawan.

Publisher -Red 

Borok IPAL Dapur Gizi Sruweng: Limbah Meluber, Drainase Tersumbat Puing dan Sampah

Borok IPAL Dapur Gizi Sruweng: Limbah Meluber, Drainase Tersumbat Puing dan Sampah

Redaksi       Comment   

 

KUPAS TUNTAS NEW || KEBUMEN 

Operasional dapur program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Jabres, Kecamatan Sruweng, kini menuai kritik pedas. Fasilitas yang diketahui milik kader Partai Gerindra ini terindikasi melakukan pembiaran terhadap kerusakan infrastruktur sanitasi, yang berpotensi mencemari lingkungan pemukiman warga di sekitarnya. Senin, 13 April 2026.

Fakta di lapangan menunjukkan kondisi sistem drainase yang sangat memprihatinkan. Saluran pembuangan air limbah sisa produksi ditemukan dalam keadaan tersumbat total oleh tumpukan sampah, puing-bangunan, kayu, hingga dedaunan kering. Kondisi ini menyebabkan air sisa produksi tidak mengalir lancar ke pembuangan akhir, melainkan mengendap dan meluber di area terbuka.

Kondisi drainase yang lumpuh ini menjadi ironi besar bagi fasilitas yang memproduksi sedikitnya 1.460 porsi makanan setiap hari. Tersumbatnya saluran oleh material padat tersebut mencerminkan buruknya manajemen pemeliharaan fasilitas di titik nol produksi gizi tersebut.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang ada saat ini pun menjadi titik lemah utama. Pihak pengelola mengakui bahwa sistem pengolahan masih dioperasikan secara manual sebuah metode yang dianggap primitif dan tidak layak untuk kapasitas produksi ribuan porsi.

Penanggung jawab utama (PIC) lapangan menyatakan bahwa rencana transisi ke sistem otomatis terkendala teknis ketersediaan tenaga ahli sejak libur lebaran lalu. Namun, alasan tersebut dinilai tidak sebanding dengan risiko pencemaran air tanah warga yang terus berjalan selama dua bulan operasional.

Dari pantauan visual, air limbah cair yang keluar tampak mengandung residu sisa lemak dan zat organik yang tidak tersaring sempurna. Hal ini memicu kekhawatiran warga Jabres, Sidagung, hingga Karangjambu mengenai kontaminasi air sumur yang menjadi sumber air bersih mereka.

Meskipun program ini diklaim memberikan dampak ekonomi dengan menyerap 30% tenaga kerja lokal, namun keberhasilan program gizi nasional tidak boleh mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Status pengelola sebagai kader partai pendukung pemerintah seharusnya memberikan standar moral dan kepatuhan regulasi yang lebih tinggi, terutama terkait Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Masyarakat kini mendesak adanya langkah konkret, bukan sekadar janji administratif atau alasan teknis. Pembersihan total saluran drainase dari puing-puing serta percepatan pembangunan IPAL otomatis yang terstandarisasi menjadi harga mati agar keberadaan dapur gizi ini tidak menjadi sumber penyakit baru bagi lingkungan pemukiman sekitar.

Hingga berita ini diturunkan, tumpukan puing yang menyumbat saluran limbah masih tampak belum tersentuh, sementara distribusi makanan ke puluhan sekolah terus berlangsung di tengah bayang-bayang ancaman sanitasi.

Publisher / Red 

Skandal Limbah SPPG Sruweng Suplai Gizi 20 Sekolah di Balik Dugaan Operasi Tanpa Izin dan Polusi Pemukiman

Skandal Limbah SPPG Sruweng Suplai Gizi 20 Sekolah di Balik Dugaan Operasi Tanpa Izin dan Polusi Pemukiman

Redaksi       Comment   

 

KUPAS TUNTAS NEW || KEBUMEN 

Fasilitas Satuan Pelayanan Pemeliharaan Gizi (SPPG) di Dusun Soka Kidul, Desa Sidoharjo, Kecamatan Sruweng, kini berada di pusaran kontroversi. Lembaga yang memegang mandat menyuplai nutrisi bagi 20 sekolah di wilayah Sruweng ini diduga beroperasi tanpa prosedur perizinan desa yang sah sembari meninggalkan jejak polusi yang dikeluhkan warga sekitar. Senin 13 April 2026.

Berdasarkan surat pengaduan resmi dari Ketua RT 02/02 dengan nomor surat 03/IV/RT/2026, terungkap bahwa operasional dapur tersebut telah memicu pencemaran sumber air bersih dan polusi udara. Masalah ini diperkuat oleh pernyataan Pemerintah Desa melalui Kepala Desa Sidoharjo yang menyatakan bahwa hingga saat ini pihak desa belum pernah menerima atau menandatangani dokumen perizinan maupun pemberitahuan terkait pembangunan fasilitas tersebut di atas lahan milik seorang tenaga medis.

Kritik tajam muncul dari perangkat desa setempat yang menilai hal ini sebagai bentuk pengabaian standar kesehatan lingkungan. Bagaimana mungkin fasilitas yang menyuplai nutrisi ke puluhan sekolah beroperasi di atas ketidaktertiban administrasi dan membiarkan warga menghirup aroma menyerupai septic tank setiap hari. Standar gizi sekolah tidak boleh dibangun di atas penderitaan sanitasi warga.

Laporan dari Kepala Dusun setempat mengonfirmasi bahwa meski pipa pembuangan telah ditutup, limbah cair terdeteksi masih merembes secara alami ke drainase warga yang berujung ke area persawahan. Kondisi ini menjadi ancaman bagi ekosistem pertanian di wilayah Sruweng. Salah satu warga terdampak, Bapak Arif Mufrobil, bahkan mengalami kerusakan sumber air sumur yang menjadi keruh dan berbau.

Menanggapi keluhan tersebut, Mas Faik selaku Kepala Dapur SPPG Sruweng memberikan hak jawabnya mengenai langkah perbaikan yang sedang berjalan. Pihak manajemen menyatakan telah melakukan pengurasan bak penampungan secara intensif sebanyak tiga kali sejak komplain muncul dan berencana melanjutkan pembersihan secara berkala.

Mengenai solusi jangka panjang, pihak dapur menjelaskan bahwa sistem IPAL yang baru saat ini sedang dalam proses pemesanan. Kami sedang menunggu waktu sekira dua minggu kalender untuk pengiriman dan pemasangan oleh tenaga ahli. Selain itu, pihak pengelola juga menyatakan telah bertanggung jawab atas kerusakan sumur warga dengan menyetujui pembiayaan pembuatan sumur bor baru.

Pihak Korwil dilaporkan telah turun ke lapangan untuk meninjau lokasi dan menyarankan perbaikan segera agar fungsi distribusi makanan ke 20 sekolah tidak terganggu. Kini masyarakat dan pemerintah desa menunggu realisasi janji perbaikan sistem pengolahan limbah tersebut serta kejelasan status perizinan operasional fasilitas di lingkungan mereka.

Publisher / Red

Pererat Sinergi, Paguyuban Kepala Desa Nusawungu Gelar Halal Bihalal di Pantai Singkil Indah

Pererat Sinergi, Paguyuban Kepala Desa Nusawungu Gelar Halal Bihalal di Pantai Singkil Indah

Redaksi       Comment   

 

KUPAS TUNTAS NEW || CILACAP 

Momentum Idulfitri 1447 H menjadi sarana memperkuat tali silaturahmi bagi aparatur pemerintahan desa di wilayah ujung timur Kabupaten Cilacap. Keluarga besar Paguyuban Kepala Desa se-Kecamatan Nusawungu menggelar acara Halal Bihalal yang berlangsung khidmat di Cafe Shop Central Bar, kawasan wisata Pantai Singkil Indah, Desa Karangpakis, Jumat (10/4).

Acara ini dihadiri langsung oleh Camat Nusawungu, Oktavia Panji Setiawan, S.STP., M.AP., jajaran Sekretariat Kecamatan, serta seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Nusawungu.

Kepala Desa Karangpakis, Rudin, selaku tuan rumah sekaligus pemilik wilayah Pantai Singkil Indah, menyampaikan bahwa pertemuan ini bukan sekadar rutinitas bulanan, melainkan wadah untuk melebur segala perbedaan pendapat yang mungkin terjadi selama menjalankan tugas pelayanan masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat terus menjaga kekompakan. Perbedaan pendapat dalam perjalanan tugas adalah hal lumrah, namun jangan sampai memecah persatuan. Justru keberagaman itu harus menjadi kekuatan untuk membangun wilayah secara bersama-sama," ujar Rudin dalam sambutannya.

Selain sebagai ajang silaturahmi, Rudin juga memanfaatkan momentum ini untuk mempromosikan potensi wisata Pantai Singkil Indah. Ia berharap destinasi unggulan Desa Karangpakis ini semakin dikenal luas dan mampu menggerakkan ekonomi lokal.

Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Nusawungu, Moharno, SE, mengungkapkan bahwa pertemuan kali ini terasa lebih emosional. Pasalnya, agenda ini merupakan salah satu rangkaian pertemuan terakhir menjelang berakhirnya masa jabatan sejumlah kepala desa di wilayah tersebut.

"Ini adalah momen kebersamaan yang sangat berharga. Selain mempererat silaturahmi, kami juga saling berbagi pengalaman dan saling mendorong untuk mempromosikan potensi wisata desa masing-masing kepada masyarakat luas," kata Moharno.

Senada dengan hal tersebut, Camat Nusawungu, Oktavia Panji Setiawan, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi para kepala desa yang telah bersinergi membangun kecamatan selama ini.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian Bapak-Bapak sekalian. Kebersamaan yang terjalin selama ini adalah pengalaman yang luar biasa bagi kami di tingkat kecamatan," tuturnya.

Menutup rangkaian acara, Camat memberikan pesan khusus bagi para kepala desa yang akan purnatugas maupun yang berencana kembali mencalonkan diri pada periode mendatang. Beliau berharap segala bentuk pengabdian yang telah dilakukan menjadi amal ibadah, dan proses transisi kepemimpinan di desa-desa nantinya dapat berjalan dengan lancar.

Acara Halal Bihalal diakhiri dengan sesi ramah tamah dan foto bersama di tepi pantai, mempertegas komitmen seluruh kepala desa untuk tetap menjaga komunikasi dan silaturahmi meskipun nantinya sudah tidak lagi menjabat dalam satu forum yang sama.

Shlh