KUPAS TUNTAS NEW || CILACAP
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap kembali menggulirkan program "Kancil Ngapak" di Mal Pelayanan Publik (MPP) Banyumas dan Kebumen pada akhir pekan lalu (31/01 – 01/02). Meski diklaim sebagai terobosan untuk memudahkan masyarakat, layanan "jemput bola" ini justru menyisakan tanda tanya besar mengenai sejauh mana negara benar-benar hadir dalam memenuhi hak dasar administratif warga tanpa hambatan birokrasi yang kaku.
Di balik narasi kemudahan, terdapat realitas "kuota ketat" yang membatasi hak masyarakat. Dengan hanya menyediakan 30 slot per hari, program ini dinilai belum mampu menyerap tingginya permintaan paspor di wilayah Banyumas dan Kebumen. Pembatasan ini menimbulkan kesan bahwa inovasi ini hanyalah program sporadis yang belum menyentuh akar masalah: yakni keterbatasan akses reguler di kantor induk.
Kepala Kantor Imigrasi Cilacap, Ryo Achdar, mengakui bahwa banyak warga yang hanya bisa mengurus dokumen di hari libur. Namun, pertanyaan kritisnya adalah: mengapa layanan akhir pekan tidak dijadikan standar pelayanan permanen jika kebutuhan pasar memang demikian tinggi?
Data menunjukkan hanya 102 pemohon yang terlayani selama dua hari di dua kabupaten berbeda. Angka ini dianggap sangat kecil jika dibandingkan dengan total populasi pekerja dan pelajar di wilayah tersebut yang terpaksa mengorbankan waktu kerja atau sekolah hanya karena sistem birokrasi yang belum sepenuhnya fleksibel di hari kerja.
"Inovasi ini memang membantu, tapi kalau kuotanya hanya puluhan sementara peminatnya ribuan, ini bukan solusi sistemik. Ini hanya memindahkan antrean dari hari kerja ke akhir pekan," ungkap salah satu pengamat kebijakan publik setempat.
Imigrasi Cilacap berharap program ini meningkatkan kepuasan publik. Namun, kepuasan sejati tidak akan tercapai selama masyarakat masih harus berebut kuota terbatas dalam program yang bersifat insidental. Publik menuntut lebih dari sekadar "kunjungan akhir pekan"; mereka membutuhkan:
Digitalisasi penuh yang mampu memangkas kebutuhan tatap muka.
Peningkatan kuota signifikan pada setiap sesi layanan luar kantor.
Sinergi yang lebih kuat dengan Pemerintah Daerah agar MPP tidak hanya menjadi gedung fisik, tetapi pusat solusi yang responsif setiap saat.
Program Kancil Ngapak adalah langkah awal, namun tanpa evaluasi mendalam dan peningkatan kapasitas, inovasi ini berisiko hanya menjadi kosmetik birokrasi demi mengejar predikat performa, tanpa benar-benar menyelesaikan kemacetan pelayanan publik di lapangan.
Sumber : Humas Imigrasi Cilacap
Red/Fitri