KUPAS TUNTAS NEW || BATAM
Sikap tertutup dan terkesan menghindar yang ditunjukkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam terkait proyek infrastruktur Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Punggur Kabil, Nongsa, memicu sorotan tajam. Proyek yang menyedot anggaran daerah fantastis senilai Rp44.057.734.613 (pagu Rp45.451.080.202) dari APBD Kota Batam TA 2026 ini dinilai sarat kejanggalan dan minim transparansi. Kamis, 13/8/2026.
Pimpinan Redaksi, Kusmiadi, C.B.J., C.E.J., C.In (yang akrab disapa Jhon), mengecam keras sikap antikritik dan tidak kooperatif pimpinan DLH Batam. Menurutnya, penggunaan uang rakyat sebesar puluhan miliar wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik, bukan malah ditutupi dengan tembok pembungkaman.
Hasil investigasi dan penelusuran fakta di lapangan pada 10 Agustus 2026 pukul 11:40 WIB (koordinat Lat 1.052966° Long 104.119678°) mengungkap kejanggalan krusial:
- Realitas Lapangan: Aktivitas yang terpantau bukan pembangunan konstruksi fisik baru sesuai perencanaan alokasi lahan 4 hektar, melainkan sekadar operasional alat berat yang meratakan dan mendorong tumpukan sampah lama.
- Papan Proyek Susulan: Papan nama proyek baru terpasang secara mendadak setelah pemberitaan media massa mendadak viral. Padahal, dalam papan tersebut tertera jelas bahwa masa kontrak telah dimulai sejak 10 Juli 2026.
"Ini anggaran fantastis Rp44,5 miliar. Bagaimana mungkin pekerjaan berjalan sebulan tanpa papan nama proyek, lalu saat dicek di lapangan hanya ada aktivitas perataan sampah lama? Ada apa dengan perencanaan dan pengawasan DLH Batam?" tegas Jhon.
Upaya penelusuran dan ikhtiar konfirmasi redaksi selama tiga hari berturut-turut (11, 12, dan 13 Agustus 2026) ke Kantor DLH Kota Batam berakhir tanpa kepastian.
Pada Selasa, 12 Agustus 2026 pukul 11:00 WIB, perwakilan redaksi memang diterima oleh Sekretaris DLH Kota Batam, Taufik. Namun, pertanyaan subtansial mengenai:
- Kejelasan alokasi lahan baru seluas 4 hektar,
- Kesesuaian realisasi fisik di area eksisting, serta
- Akses data transparan terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar kerja, dan progres fisik,
sama sekali tidak dijawab. Pihak DLH berdalih Kepala Dinas sedang mendampingi agenda rapat bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam. Hingga hari ketiga, tidak ada ikhtiar maupun itikad baik dari instansi tersebut untuk memberikan klarifikasi yang transparan.
Redaksi mencatat sejumlah poin kritis yang mengindikasikan lemahnya tata kelola anggaran di tubuh DLH Batam:
- Ketidaksesuaian Lokasi: Dugaannya terdapat pergeseran atau ketidakjelasan titik alokasi lahan baru 4 hektar dengan area pengerjaan eksisting.
- Penutupan Akses Informasi: Penolakan memberikan data tertulis berupa progres, RAB, dan gambar kerja melanggar semangat Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
- Lambannya Progres: Ketidakseimbangan antara kucuran dana APBD yang jumbo dengan realisasi fisik di lapangan yang sangat minim.
"Uang yang dipakai ini adalah uang pajak dari masyarakat Batam. Publik berhak tahu setiap rupiah dialokasikan untuk apa. Sikap tertutup DLH Batam ini adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap hak masyarakat atas informasi publik," lanjut Jhon.
Melihat tidak adanya itikad baik dari DLH Kota Batam, pihak Redaksi secara tegas mendesak Inspektorat Kota Batam, BPK RI, hingga aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh guna menguji kesesuaian antara perencanaan, penyerapan anggaran, dan realisasi fisik proyek TPA Kabil.
Urgensi dan Tembusan Surat Resmi Ditujukan Kepada:
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI – Jakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Jakarta
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI – Jakarta
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI – Jakarta
- Komisi Terkait DPR RI – Jakarta
Publisher: Redaksi