KUPAS TUNTAS NEW || JAKARTA
Fenomena pejabat daerah yang anti-kritik dan gemar menjadikan media sebagai panggung "pencitraan manis" menuai perlawanan keras. Perkumpulan Pimpinan Redaksi (Pimred) Indonesia Maju menegaskan sikap menolak keras praktik jurnalisme kompromistis yang membuat penguasa daerah terlena dalam zona nyaman dan kesewenang-wenangan kekuasaan. Kamis, 27/8/2026.
Langkah ini diambil menyikapi banyaknya kebijakan publik daerah yang blunder, tidak berpihak pada rakyat, hingga rawan penyimpangan, namun tertutupi oleh narasi serba indah buatan oknum-oknum yang mengerdilkan fungsi pers. Mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers—khususnya Pasal 3 dan Pasal 6—pers memiliki kewajiban mutlak untuk menjalankan kontrol sosial secara tegas dan tanpa kompromi.
Sikap kritis dan keras pers bukanlah wujud permusuhan terhadap pemerintah daerah, melainkan benteng pertahanan terakhir rakyat. Pemberitaan yang tawar dan kompromistis dinilai hanya akan mengikis rasa malu para pemangku kebijakan yang abai terhadap penderitaan masyarakat di daerah.
Oleh karena itu, seluruh jurnalis yang berhimpun dipastikan tidak akan gentar membedah, menguliti, dan mengekspos setiap kebijakan pemerintah daerah yang merugikan publik. Prinsip "yang benar katakan benar, yang salah katakan salah" akan ditegakkan secara radikal demi mendorong perbaikan sistemik secara mendasar.
Meski demikian, objektivitas dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) tetap menjadi landasan utama. Kritik tajam yang dilayangkan dijamin berbasis fakta yang diuji secara ketat dan berimbang (cover both sides). Sebaliknya, apresiasi terbuka tetap akan diberikan kepada pemerintah daerah maupun aparat yang benar-benar bekerja jujur, berintegritas, dan terbukti membawa dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Melalui komitmen ini, pers ditegaskan kembali pada marwah sejatinya: bukan sebagai 'humas' pemangku kuasa, melainkan sebagai watchdog yang siap menggonggong dan menggigit setiap bentuk penyelewengan kekuasaan daerah.
Team PRIMA