BEKASI | kupastuntasnew.com
Kabupaten Bekasi dikenal memiliki kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Ribuan perusahaan berdiri dan menyerap banyak tenaga kerja. Namun berdasarkan data resmi ketenagakerjaan terbaru, jumlah penduduk yang menganggur di Kabupaten Bekasi tercatat sekitar 143 ribu orang atau berada pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,78 persen.
Di balik angka itu, warga justru mengaku sangat kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Keluhan itu disampaikan sejumlah pencari kerja atau pencaker. Salah satunya yang enggan disebutkan namanya mengaku, untuk bisa masuk kerja harus membayar melalui calo sebesar Rp3,5 juta hingga Rp5 juta.
“Kalau mau kerja harus bayar calo. Katanya biar cepat masuk,” ujarnya.
Selain lewat calo, pencaker juga melamar melalui perusahaan outsourcing. Mereka dipekerjakan sebagai tenaga kerja magang dengan upah antara Rp3 juta hingga Rp3,5 juta per bulan. Ada juga yang hanya digaji harian.
Hal itu dialami Debby. Ia bekerja harian dengan upah Rp100 ribu per hari.
“Daripada nggak kerja sama sekali. Tapi tetap harus bayar biar bisa masuk,” kata Debby.
Ironisnya, praktik serupa juga terjadi di lembaga resmi pemerintah. Bursa Kerja Khusus (BKK) sekolah yang berada di bawah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja, justru dikeluhkan warga.
Halifah dan beberapa temannya yang merupakan lulusan SMK Negeri 1 Cikarang Selatan mengaku sudah 2 kali menitipkan lamaran di BKK sekolah tersebut. Setiap menitip lamaran, mereka diminta membayar Rp35.000.
“Udah 2 kali bayar, tapi nggak ada panggilan sama sekali. Apakah memang hanya mau uangnya?” ungkapnya.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar. Dengan TPT 8,78% dan dikelilingi kawasan industri, kenapa akses kerja bagi warga lokal masih sulit dan dipenuhi praktik percaloan.
Saat dilakukan konfirmasi ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, tidak ada pejabat yang bersedia ditemui. Demikian juga saat diminta tanggapan dari pihak SMK Negeri 1 Cikarang Selatan, hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban.
Warga mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan Disnaker segera turun tangan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BKK serta menindak calo kerja agar pencari kerja mendapat akses kerja yang layak tanpa harus membayar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Disnaker Kabupaten Bekasi terkait keluhan tersebut.
(Parlin)