BEKASI | kupastuntasnew.com
Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali disorot terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru / SPMB. Setiap tahun, persoalan daya tampung sekolah negeri di jenjang SD, SMP, dan SLTA masih menjadi kendala.
Warga menilai Pemkab Bekasi kurang serius dalam menghitung kebutuhan masyarakat terhadap sekolah negeri.
“Pemerintah harus melihat dan menghitung jumlah masyarakat disesuaikan dengan daya tampung sekolah negeri yang ada di Kabupaten Bekasi,” ujar warga.
Berdasarkan data, persoalan kurang siapnya sarana dan prasarana sekolah menjadi pemicu utama setiap kali penerimaan siswa baru.
Tahun ini jumlah lulusan SD di Kabupaten Bekasi mencapai sekitar 60 ribu siswa. Sementara daya tampung SMP Negeri hanya sekitar 32 ribu kursi. Artinya ada sekitar 28 ribu siswa atau 46 persen yang tidak tertampung di SMP negeri.
Kondisi serupa terjadi di jenjang SLTA. Kapasitas SMA dan SMK Negeri jauh lebih sedikit dibanding jumlah pendaftar. Akibatnya banyak orang tua murid mengeluhkan anaknya belum mendapatkan sekolah sampai hari ini.
Seperti yang disampaikan seorang ibu di Perumahan Pasir Raya dan Kampung Babakan, Kecamatan Serang Baru. Ia bercerita ponakannya tidak diterima di SMK Negeri 1 Cikarang Selatan, padahal itu satu-satunya SMK Negeri terdekat di daerah tempat tinggalnya. Kondisi itu membuat orang tua si anak sampai sakit dan dirawat di rumah sakit.
“Pemerintah membuat kebijakan mendaftar di SSK, namun ada lagi penghalang di desil. Artinya walau masuk SSK, tetap diseleksi berdasarkan data kemiskinan. Kuota SSK juga terbatas. Sementara kalau sekolah di swasta kami juga tidak mampu. Jadi percuma,” ungkapnya.
SSK atau Sekolah Swasta Kerja Sama merupakan program Pemkab Bekasi untuk menampung siswa yang tidak lolos di sekolah negeri dengan subsidi biaya. Namun seleksi berdasarkan desil dan keterbatasan kuota membuat banyak warga tidak terbantu.
Orang tua berharap persoalan ini segera diselesaikan secara komprehensif. Penambahan ruang kelas baru, pembangunan unit sekolah baru, hingga perluasan subsidi untuk sekolah swasta dinilai mendesak agar tidak ada lagi anak putus sekolah.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi belum memberikan keterangan resmi terkait solusi jangka panjang atas persoalan daya tampung tersebut.
Upaya konfirmasi telah dilakukan via WhatsApp kepada Usep Nuh, yang merupakan Petugas Layanan Informasi sekaligus Pengawas pada KCD Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat. Namun hingga berita ini naik, belum ada jawaban resmi.
Parlin