KUPAS TUNTAS NEW || KEBUMEN
Kebijakan pelaksanaan Seleksi/Penerimaan Siswa Baru (SPMB/PPDB) di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ini dinilai berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ketidaksesuaian sistem regulasi, tumpang tindihnya petunjuk teknis di tingkat daerah, serta buruknya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara dituding menjadi pemicu utama rontoknya mentalitas dan psikologis ribuan anak-anak usia lulusan Sekolah Dasar (SD). Menanggapi keresahan masif dari para orang tua murid, pengamat dan pakar pendidikan nasional, Kyai Haji Akhmad Riyanto, S.Pd, melayangkan kritik keras dan terbuka terhadap jajaran dinas terkait. Selasa 7/7/2026.
Dalam sorotan tajamnya yang kini viral di platform digital TikTok, saat awak media menemui KH. Akhmad Riyanto di kediaman nya di Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen. Beliau memaparkan bahwa kekacauan sistem penerimaan tingkat SMP ini telah mencederai rasa keadilan anak bangsa sejak usia dini. Mekanisme seleksi yang tidak konsisten dan minim transparansi dinilai memaksa anak-anak yang baru lulus SD harus menghadapi kenyataan pahit akibat potret birokrasi yang dinilai bobrok.
"Anak-anak usia lulusan SD ini jiwanya masih sangat rentan. Ketika mereka dihadapkan pada sistem seleksi masuk SMP yang tidak konsisten, penuh dengan celah manipulasi oknum, dan dikelola oleh SDM pelaksana yang kaku tanpa empati, kita sedang menanamkan trauma mental yang mendalam. Pemerintah harus sadar, kebobrokan sistem ini secara terstruktur sedang merusak mental anak kandung bangsa sendiri!" tegas KH. Akhmad Riyanto, S.Pd dalam unggahan kritisnya.
Rilis investigatif ini menguliti berbagai fakta lapangan di mana ketidaksesuaian validasi data zonasi, manipulasi akreditasi jalur prestasi, hingga keterbatasan mutu server pendaftaran online sering kali mengorbankan hak-hak siswa yang benar-benar kompeten. Alih-alih melahirkan sistem pemerataan akses pendidikan yang berkeadilan, kebijakan yang dipaksakan dari atas ini justru memicu keputusasaan, tekanan psikologis berat, dan pudarnya motivasi belajar pada anak didik yang merasa dikhianati oleh sistem sejak awal langkah mereka.
KH. Akhmad Riyanto mendesak jajaran pembuat kebijakan di tingkat pusat hingga daerah untuk segera melakukan evaluasi radikal, memperbaiki sistem SDM pelaksana yang tidak berkomitmen pada integritas, serta mengembalikan esensi seleksi pada asas transparansi yang berkeadilan. Beliau mengingatkan bahwa masa depan moral dan ketahanan mental generasi penerus tidak boleh dikorbankan demi mengejar formalitas angka administrasi birokrasi semata.
Fitriani