CILACAP - Kupastuntasnew.com
Proses pemilihan kontraktor dalam sebuah proyek negara kembali menuai sorotan. Seorang perwakilan mitra kontraktor mengungkap adanya dugaan penyimpangan serius, mulai dari penggunaan bendera pinjaman hingga pemalsuan dokumen yang merugikan negara.
Menurut penjelasan narasumber, badan usaha yang memenangkan proyek tersebut bukanlah perusahaan yang benar-benar menjalankan pekerjaan, melainkan pihak yang hanya meminjam bendera perusahaan lain. “Bendera ini pinjam, jadi bukan PT-nya langsung. Akibatnya hak dan tanggung jawabnya seolah-olah terputus dengan negara,” ujarnya.
Ia menyebut pihak yang meminjam bendera itu bukan kontraktor sejati, melainkan spekulator yang bermain di wilayah anggaran. “Kalau kontraktor sungguhan pasti sudah siap dana. Tapi ini tidak ada sama sekali, hanya mengandalkan dana negara yang juga semrawut,” katanya.
Hingga kini, progres proyek yang sudah berjalan hampir satu tahun itu baru mencapai sekitar 40 persen. Padahal, dana sudah digelontorkan lebih besar dari capaian fisik di lapangan. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan adanya penyalahgunaan anggaran.
Lebih jauh, narasumber tersebut juga mengungkap dugaan pemalsuan dokumen dalam proses administrasi proyek. “Ada pemalsuan dokumen. Negara dipalsukan, dan jaminannya pun tidak bisa diperpanjang karena palsu. Ini jelas merugikan negara,” tegasnya.
Meski begitu, ia enggan berkomentar lebih jauh soal kemungkinan keterlibatan pihak legislatif. “Kalau soal keterlibatan anggota dewan, saya tidak bisa jawab. Kami hanya mitra, bukan penentu kebijakan. Tapi kalau dilihat dari dokumennya, memang ada kejanggalan yang bisa dipelajari,” ujarnya menutup.
Kasus ini kini masih dalam tahap penelusuran lebih lanjut oleh pihak terkait,
shlh.