KUPAS TUNTAS NEW || JAKARTA
Kunjungan Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Dra. Kasihhati, ke Lapas Kelas I Cipinang pada Kamis (9/4) bukan sekadar ajang ramah tamah. Di balik apresiasi terhadap program pembinaan, FPII memberikan catatan kritis bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) untuk memastikan bahwa jargon "Transparan, Akuntabel, dan Humanis" bukan sekadar slogan di atas kertas.
Dalam tinjauan langsung tersebut, Kasihhati menegaskan bahwa keterbukaan informasi di dalam Lapas seringkali masih menjadi barikade bagi publik. Meski mengapresiasi keberadaan
Media Center di Lapas Kelas I Cipinang sebagai langkah maju, FPII menekankan bahwa fasilitas tersebut jangan hanya menjadi corong pencitraan (PR) instansi.
"Kami mengapresiasi adanya Media Center, namun ini harus menjadi pintu masuk bagi jurnalis untuk mengawasi, bukan membatasi. Publik berhak tahu apa yang terjadi di balik jeruji, terutama terkait pemenuhan hak-hak dasar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)," tegas Kasihhati.
FPII juga menyoroti program pembinaan kemandirian WBP. Dewan Pakar FPII, Lilik Adi Gunawan S.H., mengingatkan pemerintah bahwa produktivitas WBP harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan dan kesiapan mereka kembali ke masyarakat.
Standardisasi Hasil Karya: Apakah pemasaran hasil karya WBP sudah didukung kebijakan pemerintah daerah yang konkret?
Hak Ekonomi WBP: Pemerintah harus menjamin tidak ada potongan-potongan tidak resmi atas keringat warga binaan.
FPII mengkritik minimnya dukungan pemerintah daerah dalam menyerap tenaga kerja eks-narapidana, yang seringkali membuat program pembinaan di dalam Lapas menjadi sia-sia.
Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Wachid Wibowo, menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan melalui kolaborasi. Namun, FPII menekankan bahwa komitmen ini akan terus dipantau secara ketat.
"Sinergi antara media dan Lapas jangan hanya sebatas berita positif. Media adalah anjing penjaga (*watchdog*). Jika ada ketimpangan layanan atau praktik di luar prosedur, kami akan menjadi yang pertama bersuara," tambah Lilik Adi Gunawan.
FPII menantang Lapas Kelas I Cipinang untuk benar-benar menjadi *role model* dalam transparansi anggaran dan perlakuan humanis terhadap WBP. Keberadaan Media Center pertama di Lapas ini harus membuktikan bahwa institusi pemasyarakatan berani membuka diri terhadap kritik pedas demi perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia.
Team Redaksi
