KUPAS TUNTAS NEW || PALEMBANG
Jarak Tempuh Google Maps Dilabrak, Konsumsi BBM Pejabat Tembus 2,9 KM/Liter—Negara Dirampok Lewat Setruk?
Aroma tidak sedap menyeruak dari jantung administrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya praktik "akrobat" anggaran pada Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas di Sekretariat Daerah (Setda) yang terindikasi fiktif dan tidak sesuai kondisi senyatanya.
Modus yang digunakan cukup beragam, mulai dari penggelembungan (*mark-up*) jarak tempuh perjalanan dinas hingga pemberian jatah BBM harian dalam bentuk uang tunai yang melanggar aturan.
Temuan paling mencolok adalah ketidakwajaran konsumsi BBM pada perjalanan dinas luar daerah. Padahal, SK Gubernur Sumsel Nomor 5/KPTS/VIII/2023 secara tegas mengatur rasio bantuan BBM adalah 1 liter untuk setiap 6 km.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan data yang mengerikan. Dokumen pertanggungjawaban mencatat konsumsi BBM pejabat Setda berkisar antara 2,9 km hingga 3,5 km per liter.
"Ini angka yang sangat tidak masuk akal untuk kendaraan dinas modern. Rasio ini lebih mirip konsumsi bahan bakar tank tempur daripada mobil operasional pejabat. Ada indikasi kuat dokumen pertanggungjawaban atau setruk BBM dimanipulasi untuk menguras kas daerah," tegas seorang analis kebijakan anggaran dalam laporannya.
Kejanggalan semakin menjadi-jadi ketika BPK membandingkan jarak tempuh yang diklaim Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan data navigasi Google Maps. Ditemukan perbedaan jarak yang signifikan antara realitas geografis dengan angka yang tertera di dokumen surat perintah perjalanan dinas (SPPD).
Ironisnya, saat dikonfirmasi, PPTK tidak mampu menjelaskan dasar penentuan jarak dan konsumsi liter tersebut. Alih-alih merujuk pada aturan baku, penentuan uang muka BBM dilakukan secara serampangan, menciptakan celah lebar bagi kebocoran uang rakyat.
Pelanggaran aturan tidak berhenti di level staf. Sekretariat Daerah juga ditemukan merealisasikan belanja BBM untuk jabatan Gubernur, Wakil Gubernur (Wagub), dan Sekretaris Daerah (Sekda) senilai Rp1.286.836.750,00 sepanjang tahun 2023.
Masalah utamanya adalah pemberian jatah BBM tersebut diberikan dalam bentuk **uang tunai**, sebuah praktik yang jelas-jelas menyimpang dari esensi belanja barang dan jasa serta melanggar mekanisme pengadaan operasional yang seharusnya berbasis riil penggunaan, bukan tunjangan tambahan yang "disulap" menjadi belanja bahan bakar.
Meski Pemprov Sumsel telah menyetorkan kembali kelebihan bayar sebesar **Rp211 juta** ke kas daerah atas rekomendasi BPK, publik menilai hal ini belum menyentuh akar permasalahan. "Pengembalian uang adalah satu hal, tapi praktik manipulasi data perjalanan dan jarak tempuh adalah bentuk ketidakjujuran birokrasi yang sistematis," ungkap laporan tersebut.
Masyarakat mendesak Gubernur Sumsel untuk melakukan evaluasi total terhadap jajaran di Sekretariat Daerah. Jika pola "setruk palsu" dan "jarak fiktif" ini terus dibiarkan, maka anggaran triliunan rupiah untuk Belanja Barang dan Jasa hanya akan menjadi ajang "bancakan" oknum yang berlindung di balik jabatan.
Team Redaksi