KUPAS TUNTAS NEW || MUSI RAWAS UTARA
Integritas kepemimpinan di tingkat desa kembali menjadi sorotan tajam. Sebuah video berdurasi 34 detik yang viral di platform media sosial menunjukkan sosok berinisial M, Kepala Desa (Kades) Remban, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), sedang berpesta pora di sebuah kelab malam di Lubuk Linggau.
Video yang awalnya diunggah melalui cerita WhatsApp milik Female DJ (FDJ) Selvi tersebut memperlihatkan oknum Kades tersebut berjoget dalam kondisi yang diduga kuat sedang di bawah pengaruh alkohol atau mabuk. Bukannya memberikan teladan sebagai ujung tombak pemerintahan, tindakan M dinilai mencoreng martabat desa dan melukai perasaan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Pengakuan Mengejutkan: "Tolong Dirahasiakan"
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp dan rekaman suara (voice note), Kades M secara sadar mengakui bahwa sosok dalam video tersebut adalah dirinya. Namun, bukannya menunjukkan rasa penyesalan secara publik, ia justru mencoba melakukan upaya pembungkaman terhadap media.
"Iya memang benar adanya saat itu memang saya berada di cafe tersebut sedang berjoget-joget, tapi tolonglah bantu untuk dirahasiakan," ujar M dalam kutipan konfirmasinya kepada media.
Sikap "minta rahasia" ini justru memicu kritik lebih keras. Pejabat publik seharusnya menyadari bahwa setiap tindak-tanduknya baik di dalam maupun di luar jam dinas—adalah objek pengawasan publik.
Menanggapi fenomena ini, pengamat hukum Ali Mudrikin, SH, menilai bahwa kejadian ini bukan sekadar masalah pribadi, melainkan kegagalan sistem pembinaan aparat desa oleh Pemerintah Kabupaten Muratara.
"Sangat memalukan. Seorang Kades adalah representasi negara di tingkat desa. Jika moralitasnya saja sudah dipertanyakan dengan berpesta pora di tempat hiburan malam hingga kehilangan kontrol diri, bagaimana dia bisa memimpin rakyatnya dengan jernih?" tegas Ali Mudrikin.
Ali juga mendesak agar pihak berwenang, baik Inspektorat maupun Bupati Muratara, tidak tinggal diam. "Ini bukan masalah 'hak pribadi' untuk hiburan. Ini masalah etika jabatan. Kami mendesak adanya sanksi tegas. Jangan sampai ada kesan bahwa Pemkab Muratara membiarkan perilaku amoral oknum pejabatnya tanpa konsekuensi hukum dan administratif."
Poin-Poin Tuntutan Publik:
Transparansi: Mendesak Bupati Muratara segera memanggil dan memeriksa oknum Kades M.
Sanksi Tegas: Memberikan sanksi sesuai UU Desa terkait larangan bagi Kades untuk melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat.
Evaluasi Moral: Menuntut adanya pakta integritas ulang bagi seluruh Kades di Muratara agar kejadian serupa tidak terulang.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Desa Remban dan publik di Sumatera Selatan terus memantau perkembangan kasus ini, menanti sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam menjaga marwah institusi dari ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.
Team Redaksi PRIMA