TAMALATE BERDARAH: Borok Pengamanan Polsek Terbongkar, Calon Tersangka Melompat dari Lantai Dua
KUPAS TUNTAS NEW || MAKASAR
Integritas dan profesionalisme pengamanan di lingkup Polsek Tamalate, Polrestabes Makassar, kini berada di bawah sorotan tajam publik. Sebuah insiden memalukan terjadi pada Minggu malam (13/05), di mana seorang pria bernama Fajrin, yang tengah menjalani pemeriksaan intensif, berhasil melarikan diri dengan cara nekat melompat dari lantai dua gedung Mapolsek.
Peristiwa ini bukan sekadar aksi pelarian biasa, melainkan tamparan keras bagi kredibilitas kepolisian dalam menjalankan SOP pengawasan terhadap saksi maupun calon tersangka.
Kejadian yang berlangsung sekitar pukul 19.30 WITA tersebut mengungkap betapa rapuhnya pengawasan di dalam institusi penegak hukum. Fajrin, yang saat itu sudah mencium aroma penetapan status tersangka dan penahanan terhadap dirinya, memanfaatkan momen "istirahat sejenak" tim penyidik untuk merancang pelarian.
Mirisnya, aksi melompat dari ketinggian lantai dua ini diduga dibantu oleh istrinya sendiri yang berada di lokasi. Hal ini memicu pertanyaan besar: Bagaimana mungkin seorang terperiksa kasus krusial memiliki ruang komunikasi dan kebebasan bergerak yang begitu longgar di dalam markas kepolisian?
Meskipun Kapolsek Tamalate, H. Muh. Thamrin S.E., M.M., telah mengonfirmasi pengerahan tim gabungan (Resmob Polsek, Jatanras Polrestabes, hingga Resmob Polda Sulsel) untuk memburu pelaku, langkah represif pasca-kejadian dianggap tidak menghapus jejak kelalaian internal.
Beberapa poin kritis yang menjadi sorotan dalam kebijakan pengamanan internal ini antara lain:
1. Kegagalan Mitigasi Risiko: Penyidik seharusnya sudah mengantisipasi reaksi psikologis terperiksa saat mengetahui status hukumnya akan dinaikkan menjadi tersangka.
2. Lemahnya Pengawasan Fasilitas: Fakta bahwa seseorang bisa melompat dari lantai dua tanpa terdeteksi secara dini menunjukkan adanya titik buta (*blind spot*) dalam pengamanan markas.
3. Standardisasi Pemeriksaan: Adanya keterlibatan pihak luar (istri pelaku) di area steril pemeriksaan menunjukkan lemahnya kontrol akses bagi warga sipil di lingkungan kantor polisi pada jam-jam rawan.
Publik menuntut bukan sekadar penangkapan kembali Fajrin, melainkan evaluasi total terhadap kepemimpinan dan personel yang bertugas pada malam kejadian. "Kejadian ini mencerminkan adanya underestimate terhadap potensi pelarian. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena polisi dianggap 'kecolongan' di rumah sendiri," ungkap salah satu pengamat hukum di Makassar.
Pihak Kepolisian menjamin bahwa seluruh proses akan dijalankan secara transparan. Namun, rilis pencarian yang digencarkan secara intensif saat ini dianggap sebagai upaya "memadamkan api" yang seharusnya bisa dicegah jika SOP pengamanan dijalankan tanpa kompromi.
Hingga saat ini, keberadaan Fajrin masih misterius. Kasus ini menjadi preseden buruk yang mempertegas perlunya reformasi pengawasan internal di tingkat Polsek agar kejadian serupa tidak terulang kembali yang dapat merusak citra Korps Bhayangkara di mata masyarakat.
Team Redaksi