SUMBERMANJING WETAN, MALANG – 21 Januari 2026 – Di tengah klaim keberhasilan pembangunan desa, masyarakat Sumbermanjing Wetan hari ini disuguhi data mentah hasil audit internal penggunaan Dana Desa (DD) periode 2018-2025. Publikasi data ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan panggilan terbuka bagi seluruh warga untuk menjadi hakim di tanah mereka sendiri.
Selama tujuh tahun terakhir, miliaran rupiah uang negara mengalir ke kantong desa. Namun, pertanyaan mendasar tetap menggantung: Apakah kualitas fisik di lapangan sebanding dengan angka yang tertulis di atas kertas, ataukah anggaran ini hanya habis dalam pusaran proyek seremonial dan pemeliharaan birokrasi?
Sorotan Kritis Anggaran: Antara Urgensi dan Pemborosan
Berdasarkan dokumen laporan yang diterima, terdapat beberapa poin krusial yang menuntut jawaban transparan dari Pemerintah Desa (Pemdes):
1. Dominasi Proyek Fisik "Hotmix & Rabat": Proyek atau Kebutuhan?
Pada TA 2024 dan 2025 saja, ratusan juta rupiah (seperti Rp164,7 juta untuk satu titik Hotmix di Krajan) dialokasikan untuk infrastruktur jalan. Publik perlu mempertanyakan ketahanan kualitas (spec) bangunan tersebut. Mengapa perbaikan jalan seolah menjadi agenda tanpa akhir? Apakah ini solusi jangka panjang atau sekadar proyek tahunan yang "mudah diuangkan"?
2. Anggaran "Seremonial" dan "Koordinasi" di Tengah Kemiskinan
Di tengah perjuangan warga memenuhi kebutuhan pokok, tercatat pada TA 2024 anggaran Seremonial Desa mencapai Rp19.190.000 dan Koordinasi Pemdes Rp8.200.000. Pada TA 2023, angka seremonial bahkan lebih tinggi, yakni Rp25.975.000. Rakyat berhak bertanya: Apa urgensi acara seremonial puluhan juta rupiah bagi perut warga yang lapar?
3. Efektivitas Modal BUMDes: Mana Hasilnya?
Suntikan modal BUMDes terus mengalir (Rp52,2 juta di 2024, Rp22,3 juta di 2023, Rp50 juta di 2021). Namun, publik belum melihat laporan laba-rugi yang jelas kembali ke kas desa. Tanpa profit yang nyata, pemberian modal ini patut dicurigai sebagai lubang hitam anggaran.
4. Ketimpangan Bedah Rumah
Nilai bedah rumah terpantau sangat fluktuatif dan minim (hanya Rp10-15 juta per unit di beberapa tahun). Dengan harga material tahun 2025, angka tersebut sangat tidak realistis untuk membangun hunian layak, kecuali jika hanya sekadar "ganti kulit".
Ringkasan Data Audit (2018 - 2025)
Tahun | Status Desa | Total Anggaran | Fokus Penggunaan Utama |
| 2025 | MANDIRI | Rp930.668.000 | Infrastruktur (Hotmix/Rabat), Posyandu, Insentif. |
| 2024 | MANDIRI | Rp913.221.000 | Proyek Fisik Masif, Modal BUMDes, PMT Stunting. |
| 2023 | MAJU | Rp1.159.306.000 | Proyek Fisik, Ketahanan Pangan, Seremonial Tinggi. |
| 2022 | MAJU | Rp862.873.000 | BLT-DD (Dominan), Hidroponik, Bank Sampah. |
| 2021 | MAJU | Rp852.621.000 | Pavingisasi, Talud, Taman Hutan Desa. |
| 2020 | - | Rp871.702.000 | Rabat Beton, Talud, Penanganan COVID-19. |
| 2019 | - | Rp1.029.536.400 | Hotmix RT 09, Irigasi, Bedah Rumah. |
| 2018 | - | Rp742.742.000 | Pondok Wisata, Insentif Guru, Rastra. |
Seruan Aksi: Jangan Biarkan Satu Rupiah Pun Menguap!
Rilis ini adalah "Senjata Informasi" bagi warga. Jika Anda melihat jalan yang baru dibangun namun sudah rusak, jika Anda melihat alat kesehatan yang tidak ada di Posyandu, atau jika Anda melihat bantuan bedah rumah yang tidak sampai ke tangan yang berhak, maka BICARALAH.
Setiap indikasi penggelembungan dana (mark-up) atau proyek fiktif adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Masyarakat dihimbau untuk tidak ragu melaporkan temuan lapangan kepada:
* Unit Tipikor Kepolisian Resort Malang
* Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang
* Satgas Dana Desa
Keadilan tidak datang dari pemberian, tapi dari pengawasan yang ketat. Dana Desa adalah hak Anda, bukan upeti untuk penguasa desa.
Team Redaksi PRIMA